BERAU – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengapresiasi inovasi Bapenda yang mulai menerapkan Transaction Monitoring Device (TMD) pada sejumlah wajib pajak di sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti jasa perhotelan, restoran, hingga hiburan.
Menurut Sutami, penggunaan alat tersebut merupakan terobosan luar biasa karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pajak daerah.
“Kami di Komisi II tentu mendukung sepenuhnya strategi ini,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Ia menilai, kebijakan itu menjadi jawaban konkret atas tantangan fiskal yang dihadapi daerah, terutama setelah Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan pada tahun ini dan diprediksi berlanjut hingga 2026.
“Dengan menurunnya TKD, optimalisasi PAD menjadi keniscayaan. Langkah Bapenda ini sangat tepat dan visioner,” tambahnya.
Tidak hanya mengandalkan inovasi teknologi, Bapenda juga menggandeng Bankaltimtara serta sejumlah bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri dalam penyediaan perangkat TMD. Kolaborasi tersebut dinilai efisien karena membantu pemerintah daerah menghemat anggaran pengadaan alat, sehingga dana dapat dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas.
Penerapan TMD ini juga memiliki dasar hukum yang kuat, tertuang dalam Peraturan Bupati Berau yang mengatur mekanisme pemantauan hingga sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Regulasi ini memastikan pengawasan pajak berjalan lebih terstruktur, transparan, dan terukur.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II juga dihadiri secara lengkap oleh jajaran Bapenda yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie. Sutami menilai, kehadiran penuh tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen tinggi Bapenda dalam memperkuat kerja sama strategis dengan DPRD.
“Sinergi seperti ini penting untuk membangun fondasi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Kami berharap model kolaborasi Bapenda dengan perbankan ini bisa menjadi contoh bagi OPD lain,” ucapnya.
Melalui penerapan TMD dan kerja sama lintas sektor tersebut, Komisi II optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, kebocoran pajak dapat diminimalkan, dan penerimaan daerah menjadi lebih optimal.
“Kami yakin, strategi ini bisa menjadi role model nasional dalam modernisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan