BERAU – Masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Berau masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Hal ini menjadi perhatian serius setelah adanya kebijakan baru yang melarang keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan masa kerja di bawah dua tahun.
Kebijakan ini berdampak langsung terhadap pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Pratama Talisayan dan beberapa puskesmas di wilayah pesisir.
“Akibat minimnya sumber daya manusia (SDM), layanan kesehatan yang sebelumnya berjalan lancar kini mengalami hambatan,” ujar Direktur RSUD Abdul Rivai, Dokter Jusram.
Namun, kata Jusram, kondisi ini tidak berdampak signifikan terhadap operasional RSUD Abdul Rivai. Dirinya memastikan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap berjalan normal meskipun ada larangan penerimaan tenaga honorer atau PTT.
“Kami tidak terdampak atas regulasi tersebut karena RSUD Abdul Rivai menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” terangnya.
Meski begitu, dirinya mengakui adanya peningkatan jumlah pasien rujukan dari puskesmas di daerah pesisir yang kekurangan nakes.
“Memang ada peningkatan jumlah pasien rujukan, khususnya pasien yang membutuhkan tindakan operatif,” ucapnya.
Dikatakannya, saat ini RSUD Abdul Rivai masih mengikuti sistem rujukan antar fasilitas kesehatan yang telah berjalan sejak lama. Namun, keterbatasan kapasitas ruang rawat inap menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit tersebut.
“Kondisi ini tentu berdampak pada kapasitas ruang rawat inap yang memang masih terbatas,” jelasnya.
Ia berharap kendala yang saat ini dialami segera mendapatkan solusi agar semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Dengan adanya rencana Bupati Berau bertemu Kemenpan-RB untuk membahas kebijakan ini, kami berharap hasilnya dapat memenuhi harapan masyarakat, terutama bagi para nakes yang kini dirumahkan,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
