TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tentram Rahayu mengatakan sebanyak 77 kampung di Kabupaten Berau akan mendapatkan bantuan dana karbon melalui APBN, APBD Kaltim dan APBD Berau serta Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
Berdasarkan catatan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, delapan kabupaten/kota mendapat bantuan tersebut dengan rincian yakni Kabupaten Berau sebesar Rp 27,57 Miliar, Kutai Timur Rp 25,32 Miliar, Paser Rp 19,26 Miliar, Mahakam Ulu Rp 17,38 Miliar, Kutai Barat Rp16,33 Miliar, Kutai Kartanegara sebesar Rp9,88 Miliar, Kabupaten PPU Rp3,37 Miliar dan Kota Balikpapan sebesar Rp214,40 Juta.
“Berau menjadi penerima tertinggi yang mendapatkan alokasi setelah dipotong oleh pemprov untuk dana karbon,” ungkapnya.
Dana tersebut akan disalurkan kepada kelurahan hingga kelompok yang menjaga hutan. Selain itu, pembagian dana karbon ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor yang mengacu, seperti luasan hutan yang dijaga, kegiatan yang akan dilakukan, tingkat kesulitan akses, bobot program, dan lainnya.
“Dengan adanya pemberian Dana Karbon ini membuat Kepala kampung memiliki kewenangan yang cukup besar,” ucapnya.
Dengan anggaran itu, pemerintah kampung dapat menciptakan wilayah kerjanya secara sejahtera dan mandiri. Sehingga, diharapkan kepada kepala kampung sebagai pemimpin yang kompoten untuk mewujudkan kampung sebagai subjek pembangunan dan menggali potensi-potensi kampung untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan kampung.
Berdasarkan data DPMK Berau, total dana di kampung pada tahun 2022 sebesar Rp297,2 Miliar, tahun 2023 sebesar Rp 386,5 Miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 463 Miliar.
Kemudian dari Alokasi Dana Khusus (ADK) tahun 2024 ini ada 47 kampung mendapat anggaran lebih dari Rp 2 Miliar.
“Dengan adanya tambahan anggaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kampung di Kabupaten Berau,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
