TANJUNG REDEB – Abrasi di Kabupaten Berau mengancam daerah-daerah pesisir Selatan Berau. Hal itu tentunya menjadi atensi legislator. Tidak terkecuali Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.
Makanya, Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak menyamaratakan semua pembangunan pengaman pantai. Karena hal itu jelas diperlukan kajian serius supaya proyek yang dilaksanakan tidak sia-sia.
Diakuinya, memang pembangunan pengaman pantai itu menjadi kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam.
“Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada gelombangnya tinggi harus dibangun pengaman pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil,” jelasnya.
Yang mana tujuannya agar pengaman pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apalagi, sudah ada preseden buruk terkait hal itu, seperti pembangunan bronjong yang ada di Pulau Derawan.
“Perlu kajian matang ya supaya jangan baru dibangun terus rusak, dibangun rusak lagi. Ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
“Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya,” tandasnya. (adv/set)
