BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyatakan kesiapannya menghadapi perubahan sistem penilaian pembangunan kampung dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa.
Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa perubahan ini membawa dampak signifikan, terutama pada dimensi pengukuran. Dimana, Indeks Desa memiliki enam dimensi pengukuran, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
“Yang jelas saat ini prinsipnya adalah semua one data, jadi penilaian IDM itu berubah menjadi Indeks Desa. Indeks Desa ini lebih rigid, sehingga memang perlu berbagai persiapan dan kolaborasi antara DPMK, pendamping desa, baik itu pendamping P3MD maupun pendamping SIGAP,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam pengisian Indeks Desa. Menurutnya, ketidaksesuaian atau kekurangan data bisa berakibat pada rendahnya nilai indeks, yang pada akhirnya dapat memengaruhi status desa.
“Kalau data tidak lengkap, bisa saja nanti ada perubahan status. Karena itu kami akan bersurat kepada OPD-OPD teknis untuk membantu dalam pemberian data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tenteram menjelaskan bahwa sistem Indeks Desa ini akan menjadi sumber data utama ke depan, termasuk untuk OPD lain yang membutuhkan informasi terkait kondisi desa. “Nantinya, OPD yang membutuhkan data bisa melalui Indeks Desa saja,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
