TANJUNG SELOR – Fraksi NasDem-PKS DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski demikian, fraksi ini memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Bulungan, dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
Ketua Fraksi NasDem-PKS DPRD Bulungan, Slamet Widodo, mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Badan Anggaran DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Bulungan, beserta jajaran eksekutif dan rekan-rekan Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Menurut Slamet, laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya merupakan kewajiban administratif dan konstitusional, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuan akhirnya tentu untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola, benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” katanya.
Meski menyatakan persetujuan terhadap Raperda tersebut, Fraksi NasDem-PKS tetap memberikan sejumlah masukan. Di antaranya optimalisasi belanja publik, penekanan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta peningkatan efektivitas program pelayanan dasar, khususnya di wilayah hulu dan pesisir.
Slamet berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dalam menyusun dan melaksanakan APBD ke depan.
“Kami juga mengingatkan agar, prinsip transparansi dan akuntabilitas terus dijaga dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Bulungan,” tutupnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam