Home SANGGAM SEPUTAR BERAU DPRD Berau Akan Cabut Kenaikan Tarif Air Bersih

DPRD Berau Akan Cabut Kenaikan Tarif Air Bersih

0
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto bersama Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal serta seluruh anggota Komisi II DPRD Berau menenangkan para demonstran.

TANJUNG REDEB – Ratusan Masyarakat Berau berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (7/1/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan kenaikan tarif Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang nilainya naik secara drastis.

Masyarakat yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) dan kelompok mahasiswa. Mereka menyampaikan orasinya sambil membentangkan poster sebagai bentuk penolakan atas kenaikan tarif yang diberlakukan pada 3 Januari 2025 lalu.

Situasi sempat memanas dikarenakan cuaca panas yang sangat terik, sehingga para demonstran meminta pihak DPRD dan Direktur PDAM Batiwakkal Berau untuk menemui mereka.

Jika sampai waktu yang ditentukan pihak DPRD dan Direktur PDAM Batiwakkal Berau belum menemui mereka. Maka para demostran akan menerobos masuk ke dalam Kantor DPRD Berau.

Setelah beberapa saat, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, dan seluruh anggota Komisi II DPRD Berau turut hadir. Di samping itu, Direktur Perumda Batiwakkal juga hadir menenangkan massa yang mulai “panas” menunggu keputusan hasil rapat dengan Komisi II DPRD Berau.

Kepada para demonstran, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong mengatakan berdasarkan hasil rapat, DPRD Berau bersama Direktur PDAM Berau, Saipul Rahman bersepakat menolak penyesuaian atau kenaikan tarif.

“Kami tegas menolak kenaikan atau penyesuaian. Apapun namanya itu, kami menolak. Hasil ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan dewan,” ujar Rudi dari Fraksi PDIP dari Dapil II ini.

Hal itu pun disetujui oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Dia menegaskan, dengan hasil rapat Komisi II dengan Perumda itu, maka keputusan DPRD Berau sudah bulat dan sepakat bahwa kenaikan tarif telah ditolak.

“Jadi saya kembali mempertegas. DPRD Berau sepakat menolak kenaikan. Apapun bentuknya,” paparnya.

Adapun mengenai tandatangan Bupati Berau yang diduga palsu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH).

“Sesuai kesepakatan dari hasil rapat, dugaan tandatangan palsu itu kami serahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk mengusut siapa dalang dan pelakunya,” pungkasnya.

Pewarta : Muhammad Aril
Editor : Nicha R

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version