SAMARINDA – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menyikapi hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, sinergitas di antara seluruh stakeholders sangat diperlukan.
Maka dari itu, Diskominfo Kaltim melaksanakan Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Ballroom Hotel Aston, Selasa (1/11/2022). Tujuannya untuk menyatukan langkah dan peran seluruh kehumasan yang ada di Kaltim.
Dalam acara bertema Peran Kehumasan Dalam Menyambut Kehadiran IKN dan Masa Depan SDM Kalimantan Timur itu dihadiri Humas dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Humas Instansi Vertikal, Humas Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, Humas Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Humas Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Humas BUMN dan BUMD dilingkup Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan, kegiatan Bakohumas merupakan wadah koprdinasi seluruh insan kehumasan di Kaltim. Terkhusus dalam hal menyebarkan informasi terkait dengan IKN.
“Dan juga kesiapan SDM dalam menyonsong dan mempersiapkan diri dalam ikut serta dengan kehadiran IKN di Benua Etam,” tuturnya.
Lanjutnya, peran humas sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus merapat barisan dalam hal pemberitaan kepada masyarakat.
“Serta harus bisa meningkatkan kerjasama dalam rangka mempublikasikan IKN. Lalu juga dapat berkontribusi pada pembangunan IKN di Kaltim,” ujarnya.
Sementara, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah menyampaikan, seluruh masyarakat wajib mendukung IKN sesuai dengan bidang masing-masing.
“Melalui pertemuan Bakohumas ini diharapkan berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal,” ucapnya.
“Dan memberikan informasi publik tentang kinerja dari pemerintahan secara bertanggung jawab, apa lagi di era seperti saat ini penyebarluasan informasi begitu sangat cepat. Terutama pemberitaan melalui media online,” sambungnya.
Maka dari itu, peran kehumasan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus bisa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di era teknologi informasi.
“Apa lagi peran kehumasan sebagai garda terdepan bagi penyebar luasan informasi harus cermat dan cepat, serta harus proaktif untuk dapat meningkatkan kapasitas yang dimilikinya,” tandasnya. (Dez)
