TARAKAN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini baru memiliki satu sensor gempa yang berada di Kota Tarakan. Jumlah tersebut dinilai masih sangat jauh dari kebutuhan ideal untuk memantau aktivitas kegempaan di seluruh wilayah provinsi.
Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi, mengatakan keterbatasan sensor bukan karena tidak ada usulan penambahan. Menurutnya, pembangunan jaringan sensor gempa secara nasional dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mendahulukan daerah yang memiliki tingkat aktivitas gempa lebih tinggi.
“Di Kaltara saat ini kami hanya memiliki satu sensor gempa yang berada di Tarakan. Memang jumlah sensor di Indonesia secara keseluruhan juga masih terbatas jika dibandingkan luas wilayah yang harus dipantau,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Khilmi menjelaskan Kalimantan, termasuk Kaltara, tergolong wilayah dengan aktivitas kegempaan yang relatif rendah dibandingkan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, maupun pantai barat Sumatera. Karena itu, pemasangan sensor lebih diprioritaskan di daerah yang lebih rawan gempa.
“Tarakan memang sesekali merasakan gempa, tetapi frekuensinya jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Itu yang menjadi dasar penentuan prioritas pemasangan sensor,” katanya.
Meski begitu, dia mengakui satu sensor untuk satu provinsi belum ideal. Semakin banyak sensor yang terpasang, semakin cepat dan akurat pula data yang diperoleh saat terjadi gempa. “Kalau idealnya, setiap kecamatan memiliki sensor gempa. Dengan jaringan yang lebih rapat, proses deteksi akan lebih cepat dan lokasi gempa bisa ditentukan lebih akurat,” jelasnya.
Saat ini, hanya Tarakan yang memiliki sensor gempa milik BMKG. Sementara kabupaten dan kota lainnya di Kaltara belum dilengkapi alat serupa.
Menurut Khilmi, BMKG juga mengandalkan sistem pendukung lain dalam pemantauan tsunami, salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Navigasi yang memiliki buoy atau alat pemantau gelombang laut.
“Data dari buoy membantu kami memverifikasi kondisi laut ketika terjadi gempa yang berpotensi memicu tsunami,” ujarnya.
Dia menegaskan BMKG memiliki standar untuk menyampaikan informasi awal gempa dan potensi tsunami dalam waktu satu hingga tiga menit setelah gempa terjadi.
“Begitu terjadi gempa, dalam satu sampai tiga menit kami sudah harus mengeluarkan informasi apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak,” katanya.
Khilmi menambahkan penambahan sensor terus diusulkan, tetapi keputusan pemasangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan kemampuan anggaran.
Meski aktivitas gempa di Kaltara tergolong rendah, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
“Kalimantan memang termasuk wilayah dengan frekuensi gempa paling rendah, tetapi bukan berarti bebas dari risiko. Kesiapsiagaan tetap penting karena bencana bisa terjadi kapan saja,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika