TANJUNG REDEB – Belakangan ini, antrean panjang selalu terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Berau. Hal itu menjadi sorotan legislatif.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, pemerintah harus melakukan kajian, mengenai jumlah penduduk, penambahannya hingga jumlah kendaraan.
Dirinya menegaskan, pemerintah daerah seharusnya mengetahui data kuota BBM untuk Berau yang diberikan. “Artinya, jatah untuk Berau jangan dilarikan ke lain. Harusnya ada usaha dari Pemda untuk meminta usulan kuota tambahan, supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.
Dia mencontohkan, saat ini jika jatah untuk Berau besar, maka dipastikan SPBU akan buka 24 jam. Permasalahan sekarang menurutnya, banyak masyarakat yang mengetap, karena itu dianggap membantu masyarakat yang lain juga.
Masyarakat terjauh disebutnya seperti Kelay, Segah dan daerah lainnya, kalau dilihat keperluan subsidi ini termasuk pertanian dan perikanan, apakah ada data terkait kebutuhannya.
“Termasuk pelat merah atau perusahaan, apakah boleh mengisi di SPBU,” bebernya.
Dilanjutkan Madri, cara agar masyarakat tidak mengetap dengan membuka SPBU 24 jam. Karena ketentuan berdirinya SPBU itu harus buka 24 jam, seperti daerah lainnya.
Dirinya pun menyesalkan Forkopimda tidak dilibatkan terkait hal ini.
“Bagaimana mau memberi solusi. Jangan sampai membuat aturan yang saklek, tetapi tidak ada solusi untuk masyarakat,” tegasnya.
Di satu sisi, Madri mengaku khawatir jika pengetap dihilangkan akan berdampak luas pada masyarakat. Karena, jika ada kendaraan yang kehabisan BBM pada tengah malam, dan tidak ada SPBU yang buka, siapa yang mengisi selain para penjual eceran yang mendapatkan BBM dari pengetap.
Karena itu, menurutnya lebih baik ditertibkan, boleh saja mengetap, asal ada batasan, misal satu drum saja. “Apakah ada jaminan, BBM bersubsidi ini sampai ke hilir. Ini tidak pernah ada jaminan,” ungkapnya.
Politikus NasDem ini menambahkan, apakah Pemkab Berau tahu berapa kuota BBM untuk Berau, berapa tiba di Jobber. Jika tidak ada pengawasan, tentu saja bisa dilarikan ke daerah lain.
“Saya pernah sidak, dan kuota ke luar Berau lebih besar. Padahal itu untuk Berau,” ucapnya.
Dirinya tidak menyalahkan siapasiapa terkait edaran tersebut, namun harus ada kajian ulang akan hal ini, agar tidak mengobarkan masyarakat yang bekerja sebagai pengetap. Jangan sampai edaran yang dikeluarkan justru menimbulkan angka pengangguran dan kriminalitas cukup tinggi.
Bahkan ia meminta bupati untuk duduk bersama dengan pelaku usaha, agar bisa bersama-sama data terkait kebutuhan BBM di Berau.
“Saya tidak mau pencitraan, saya tidak membenarkan adanya pengetap yang berlebihan. Tapi saya harap ada kajian ulang. Jangan sampai malah merugikan perekonomian masyarakat,” tandasnya. (adv/set)
