BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau bersiap menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2027. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2026 APBD Kabupaten Berau mencapai Rp3,42 triliun, maka pada tahun 2027 nilainya diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2,4 triliun. Penurunan yang cukup besar tersebut dipastikan akan memengaruhi sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini berjalan.
Meski demikian, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa belanja pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan untuk membiayai aparatur sipil negara dan pelayanan pemerintahan tidak akan dikurangi meskipun kondisi keuangan daerah mengalami tekanan.
“Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Segala sesuatu yang lain akan dirasionalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujarnya.
Beban belanja pegawai sendiri cukup besar. Pada tahun anggaran 2026, hingga April lalu, Pemerintah Kabupaten Berau telah mengalokasikan sekitar Rp1,3 triliun untuk kebutuhan tersebut. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
Sri Juniarsih menjelaskan, untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, pemerintah akan melakukan rasionalisasi terhadap berbagai program dan kegiatan. Langkah itu dinilai penting agar pengelolaan anggaran tetap realistis serta sejalan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Kendati demikian, ia memastikan program-program unggulan pemerintah daerah tidak akan dihentikan. Pelaksanaannya hanya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan dilakukan secara bertahap.
“Program-program yang menjadi unggulan tetap akan kita jalankan. Namun tentu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara bertahap,” katanya.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah terhadap program prioritas merupakan bagian dari upaya memenuhi janji pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, meski terjadi pengurangan anggaran, keberlanjutan program tetap menjadi perhatian utama.
“Program unggulan tidak akan kita hentikan. Yang mungkin terjadi adalah penyesuaian atau pengurangan besaran anggarannya,” jelasnya.
Salah satu program yang berpotensi mengalami penyesuaian adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selama ini pemerintah daerah memberikan bantuan dengan nominal tertentu kepada masyarakat penerima manfaat. Namun ke depan, nilai bantuan tersebut kemungkinan akan disesuaikan agar program tetap dapat berjalan.
“Misalnya BLT yang sebelumnya Rp500 ribu, bisa saja nominalnya dikurangi menjadi Rp300 ribu. Yang penting programnya tetap direalisasikan walaupun secara bertahap,” ungkapnya.
Tak hanya sektor bantuan sosial, sejumlah proyek pembangunan strategis juga akan terdampak penyesuaian anggaran. Meski begitu, pemerintah memastikan proyek yang telah menjadi prioritas daerah tetap dilanjutkan.
Salah satunya adalah pembangunan sirkuit yang selama ini masuk dalam agenda pembangunan daerah. Proyek tersebut dipastikan tetap berjalan meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
“Seperti pembangunan sirkuit, tetap berjalan walaupun bertahap,” tegasnya.
Menghadapi potensi penurunan APBD pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Berau kini dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari agar keseimbangan keuangan daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan program-program yang dianggap penting bagi masyarakat.
Sri Juniarsih optimistis berbagai target pembangunan masih dapat direalisasikan meski dalam kondisi keterbatasan fiskal. Ia menegaskan pemerintah akan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memastikan manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat.
“Kami akan memaksimalkan anggaran yang ada agar janji-janji pembangunan kepada masyarakat tetap dapat direalisasikan,” pungkasnya. (*)