BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan daerah.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp5,6 triliun, kini terancam menyusut drastis hingga hanya Rp2,6 triliun akibat kebijakan pemangkasan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, membenarkan kondisi tersebut dan menegaskan bahwa pemangkasan ini dapat berdampak besar terhadap laju pembangunan di daerah.
“Kondisi itu tentu berdampak pada mandeknya pembangunan di daerah,” ungkap Muhammad Said.
Menghadapi situasi genting ini, Pemkab Berau bergerak cepat. Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemerintah daerah akan melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan porsi anggaran yang lebih adil bagi Berau.
“Kita bakal aktif melakukan lobi anggaran ke pemerintah pusat. Tim TAPD akan mengawal proses tersebut sekaligus memonitor perkembangan kebijakan yang dikeluarkan,” jelasnya.
Selain ke pemerintah pusat, Pemkab Berau juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar perjuangan ini mendapat dukungan lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Berau merupakan salah satu daerah penyumbang besar bagi pendapatan nasional melalui sektor batu bara dan sumber daya alam lainnya.
Dirinya menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan pemangkasan ini. Ia menilai, dengan turunnya APBD hampir setengah dari proyeksi awal, banyak program strategis dan proyek infrastruktur yang terancam tertunda.
“Jika APBD hanya mencapai Rp2,6 triliun, sebagian besar langsung tersedot untuk belanja tetap, yaitu pembayaran jasa sekitar 8.000 ASN yang nilainya mencapai Rp1,3 triliun per tahun,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal Pemkab Berau untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas.
“Sehingga yang berpotensi untuk dikelola pemerintah hanya setengah dari proyeksi anggaran pada tahun depan. Jadi, kita akan bersama Gubernur memperjuangkan hal ini,” tegasnya.
Said menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya agar Berau, sebagai salah satu kontributor ekonomi penting di Kalimantan Timur, tetap mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional.
“Kebijakan pemangkasan anggaran ini kini menjadi perhatian serius jajaran Pemkab Berau, kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan