BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meredam dampak sosial dan ekonomi yang diperkirakan muncul akibat potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Agustus 2026.
Selain membuka akses lapangan pekerjaan melalui bursa kerja (job fair), pemerintah juga memperkuat pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.
Langkah tersebut diambil menyusul berakhirnya sejumlah proyek pertambangan yang diperkirakan berdampak terhadap ribuan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Pemerintah daerah pun berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki peluang memperoleh pekerjaan maupun membangun sumber penghasilan baru.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan pihaknya tidak ingin potensi PHK menimbulkan gejolak ekonomi yang berkepanjangan. Karena itu, berbagai program telah disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
Salah satu upaya yang segera direalisasikan ialah penyelenggaraan job fair yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Melalui kegiatan tersebut, para pencari kerja akan dipertemukan secara langsung dengan perusahaan yang masih membuka kebutuhan tenaga kerja.
“Kami menargetkan jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair tahun ini lebih banyak dibandingkan pelaksanaan sebelumnya,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, peluang kerja yang tersedia tidak hanya berasal dari industri pertambangan batu bara. Pemkab juga menggandeng perusahaan dari berbagai sektor lain seperti perkebunan kelapa sawit, pariwisata, logistik, jasa, hingga bidang usaha lainnya yang masih memiliki potensi menyerap tenaga kerja.
Dengan semakin beragamnya perusahaan yang terlibat, pemerintah berharap masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada satu sektor industri.
Di sisi lain, Sri Juniarsih menilai kondisi tersebut juga harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai membangun usaha secara mandiri. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai perlu dikurangi dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
“Saat ini masyarakat perlu mulai melihat peluang usaha yang bisa dikembangkan. UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” katanya.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir Pemkab Berau terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga fasilitasi akses permodalan.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha baru yang tidak hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya.
Pemkab Berau optimistis, kombinasi antara perluasan akses kerja melalui job fair dan penguatan sektor UMKM dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika industri yang sedang berlangsung.
“Kami berharap dampak potensi PHK dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Berau agar tidak lagi bergantung pada satu sektor usaha semata,” pungkasnya. (SRN)