TANJUNG REDEB – Regulasi yang terus berubah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun jarang diketahui dan dipahami masyarakat menjadi sorotan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.
Ia mengungkapkan, agar regulasi yang berubah di BPJS dapat diketahui masyarakat, harus ada pembenahan di internal antar penyelenggara jaminan sosial tersebut.
“Apalagi tidak sedikit masyarakat mempertanyakan soal perubahan regulasi yang kerap kali terjadi itu,” katanya.
Dirinya membeberkan, beberapa waktu lalu pihaknya di Komisi I DPRD Berau sering meminta pendampingan dari pihak BPJS untuk menjadi narasumber.
“Tujuannya itu untuk menyampaikan terkait dengan fasilitas dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan BPJS,” jelasnya.
Politikus Golkar ini mengaku akan mempertanyakan adanya peraturan baru yang hanya bisa memberikan subsidi terhadap salah satu kelas.
Selanjutnya, kata Ratna, juga terkait dengan pelayanan untuk ruangan rawat inap. “Sebab, saat ingin pindah kelas di jaminan sosial tersebut, saya tidak mengetahui kalau hal itu dikenakan penambahan biaya dan lainnya karena adanya aturan baru tersebut,” tandasnya. (adv/set)
