BERAU – Sebanyak 77 kampung di Kabupaten Berau tahun ini tercatat menerima dana karbon sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menjaga kelestarian hutan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi berbasis ramah lingkungan di tingkat kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa sebagian besar kampung penerima telah memanfaatkan dana karbon sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha madu kelulut, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sampah.
“Beberapa kampung sudah berhasil mengembangkan budidaya madu kelulut. Harganya lumayan bagus dan banyak dikerjakan oleh ibu-ibu PKK,” ungkap Tenteram.
Salah satu kampung yang dinilai sukses memanfaatkan dana karbon adalah Kampung Ampen Medang, di mana kelompok Dasawisma berhasil mengembangkan usaha rumahan berbasis madu kelulut. Produk yang dihasilkan kini semakin meningkat dan berpotensi menjadi produk unggulan kampung.
“Selain menambah penghasilan keluarga, madu kelulut juga bisa dijadikan oleh-oleh khas wisata. Sekarang sudah banyak kampung yang mulai memproduksi,” jelasnya.
Selain madu kelulut, pemanfaatan dana karbon juga diarahkan untuk kegiatan ketahanan pangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurut Tenteram, hal tersebut sejalan dengan tujuan utama program, yakni mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi kampung melalui praktik-praktik ramah lingkungan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan dana karbon harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Dana itu harus digunakan tahun ini, tidak bisa disimpan. Tapi memang kemarin ada juga beberapa kampung yang belum menerima karena terlambat,” ujarnya.
Terkait keberlanjutan program, Tenteram mengaku pihaknya belum menerima kepastian apakah dana karbon akan kembali disalurkan pada tahun 2026. Meski demikian, ia berharap program ini bisa terus berlanjut mengingat manfaatnya yang besar bagi masyarakat kampung.
“Kalau kampung bisa memanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran, besar kemungkinan akan dapat lagi. Semua tentu ada evaluasinya,” katanya.
Evaluasi program dilakukan berdasarkan penilaian Bank Dunia, yang menilai kontribusi daerah terhadap penyimpanan dan pengurangan emisi karbon. Kampung yang mampu menjaga kawasan hutannya dengan baik memiliki peluang besar untuk kembali menerima insentif.
“Berau termasuk yang berkontribusi besar dalam penyimpanan karbon karena berhasil menjaga kawasan hutannya. Penilaiannya panjang dan dilakukan oleh lembaga khusus, jadi tidak bisa sembarangan,” terangnya.
Lebih lanjut, Tenteram mendorong agar kampung tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kalau ada dukungan dari mitra tentu lebih baik. Jadi tidak semua harus dari APBD. Apalagi kita sudah mendapat informasi kemungkinan anggaran 2026 akan turun. Kalau bisa, dana karbon atau CSR bisa jadi penyangga kegiatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana karbon harus diarahkan pada kegiatan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau pemanfaatannya bagus, tentu akan berdampak langsung ke masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi kampung,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan