TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan tidak setuju terhadap rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) meski ditunda hingga 2024 mendatang.
Dia menilai, daripada menghapus PTT, sebaiknya diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu, kata Madri, agar kebutuhan birokrasi terus berjalan dengan baik.
Politikus Partai Nasdem ini mengakui, tetap satu perintah dengan Mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor yang berpesan agar tenaga honorer jangan dihapuskan.
“Bagaimana mungkin PTT dihapuskan. Sementara, kebutuhan birokrasi pemerintah baik daerah maupun provinsi menggunakan tenaga PTT yang ada,” ucapnya.
Dirinya percaya PTT di setiap instansi bekerja secara optimal. Pun sangat membantu menjalankan roda pemerintahan.
Di samping itu perlu juga diperhatikan berapa jumlah kelulusan mahasiswa di suatu daerah agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Terutama mereka yang berpendidikan minimal Strata 1 (S1).
“Saya sekali lagi hanya mengingatkan baik pemerintah pusat maupun provinsi untuk tidak menghapuskan tenaga honorer,” tegasnya.
“Bukankan anggaran ini dari rakyat untuk rakyat? Dari pada malah dikorupsi, kenapa tidak dimanfaatkan untuk membayar PTT yang ada?,” tanyanya.
Makanya, Madri berharap agar tenaga honorer tetap diperjuangkan. Baik dengan usulan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Perekrutan CPNS dan PPPK inikan jelas tujuannya untuk mengurangi jumlah PTT yang ada,” tandasnya. (adv/set)
