BERAU – Isu terkait larangan pembangunan kembali rumah di kawasan Jalan Milono pasca musibah kebakaran beberapa waktu lalu mendapat komentar dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah.
Syarifatul menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tidak diizinkan membangun kembali rumah mereka pasca kebakaran di kawasan tersebut
“Pemerintah harus menyediakan kompensasi. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman di Fraksi Golkar agar mengadakan hearing untuk mencari solusi,” ujarnya.
Menurutnya, korban kebakaran di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Jika pembangunan ulang dilarang karena berada di jalur hijau, maka solusi lain harus segera dicarikan.
“Dari hasil penelusuran teman-teman Fraksi Golkar, kawasan itu memang termasuk jalur hijau. Harapan kami, pemerintah memberikan solusi terbaik bagi warga yang terdampak,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika terdapat peraturan daerah (Perda) yang menetapkan wilayah bekas kebakaran sebagai jalur hijau untuk penghijauan, maka pemerintah harus mencari alternatif lain agar warga tidak terabaikan.
Dirinya pun berharap Pemkab Berau menunjukkan kepedulian yang serius terhadap para korban dan segera mencarikan solusi jangka panjang.
“Dulu sudah ada rencana penataan bantaran Sungai Kelay. Tentunya kami berharap Pemkab Berau bisa mencarikan solusi terbaik agar warga yang terdampak tidak semakin kesulitan,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
