TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Obed Daniel, mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden RI.
Program ini bertujuan mendukung Asta Cita, salah satunya dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Obed menjelaskan, masih banyak masyarakat yang salah memahami konsep Sekolah Rakyat. Mereka mengira program ini sama dengan “sekolah rakyat” zaman dulu.
Padahal, Sekolah Rakyat yang akan dibangun merupakan sistem pendidikan terpadu, meliputi jenjang SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama, ruang belajar, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya dalam satu lokasi.
Untuk di Kaltara, pemerintah provinsi sudah mengajukan proposal dan telah mengikuti desk pembahasan lokasi pada pekan lalu, dipimpin langsung oleh Sekda. Saat ini, seluruh persyaratan sudah hampir terpenuhi, hanya tinggal menunggu proses sertifikasi lahan yang sedang berlangsung bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Lokasi Sekolah Rakyat direncanakan berada di Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di atas lahan hibah masyarakat seluas lima hektare. Setelah proses sertifikasi rampung, laporan akan disampaikan ke Kementerian Sosial.
“Selanjutnya, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan perwakilan dari provinsi akan melakukan pengecekan kesiapan lahan,” tuturnya.
Pembangunan fisik akan dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR, namun pengelolaan sekolah tetap berada di bawah Kementerian Sosial.
Disinggung sebenarnya untuk Siapa Sekolah Rakyat dibangun, Obed menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang masuk dalam kategori desil satu (keluarga miskin ekstrem) dan desil dua. Seleksi peserta akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pendidikan, untuk memastikan sasaran penerima tepat.
“Yang perlu diketahui, semua fasilitas di Sekolah Rakyat ini gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Kurikulumnya tetap formal, ditambah pendidikan karakter, nasionalisme, dan kepemimpinan,” kata Obed.
Ia menekankan bahwa walaupun gratis, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat dipastikan tidak kalah dengan sekolah reguler, bahkan diharapkan menjadi sekolah unggulan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di Kaltara.
Dia melanjutkan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya di Bulungan, melainkan ada di sejumlah Kabupaten dan Kota lainnya. “Pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat juga dilakukan oleh Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Masing-masing daerah telah menyiapkan lahan, di mana Tarakan menyediakan lahan lima hektare. Detail luas lahan di Nunukan masih dalam konfirmasi.
Pendanaan pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya berasal dari Kementerian Sosial. Menurut keterangan Kemensos, anggaran maksimal yang disiapkan untuk satu unit sekolah mencapai Rp 218 miliar.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
