TANJUNG REDEB – Persoalan abrasi di Pulau Derawan hingga kini belum menemukan solusi terbaik, sehingga kembali diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 beberapa waktu lalu.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengungkapkan, penanganan abrasi menjadi usulan prioritas yang disampaikan oleh Kepala Kampung Pulau Derawan.
“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan yang menangani adalah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Kota Tarakan, Kalimantan Utara,” jelasnya, Minggu (17/3/2024).
Dibeberkannya, beberapa waktu lalu pihaknya di DPRD Berau sudah membahas persoalan abrasi Pulau Derawan dengan BWS Kalimantan V di Kota Tarakan. Namun, hingga saat ini belum ada action penanganan.
“Supaya segera ada solusi terbaik, maka legislatif dan eksekutif harus melakukan koordinasi secara intens,” tuturnya.
“Harapannya dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, secepatnya bisa lahirkan langkah-langkah strategis dalam penanganan abrasi,” tambahnya.
Ia menilai, penanganan abrasi harus dilakukan segera, sebab hal itu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Pulau Derawan.
“Kondisi riil yang ada perlu dipahamkan kepada masyarakat. Khususnya mengenai kompleksitas masalah abrasi dan alasan mengapa penanganannya terkesan lambat,” imbuhnya.
Politikus Golkar ini berharap, masyarakat dapat lebih mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif abrasi.
“Hingga saat ini penanganan abrasi terus diupayakan agar segera mendapat penanganan,” tandasnya. (adv/set)
