TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Pemerintahan Kampung tahun 2024 di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb pada Selasa (29/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari perangkat pemerintahan kampung, dan dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Berau, M Hendratno.
Dalam sambutannya, Hendratno menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi 100 kampung di Kabupaten Berau yang memiliki berbagai sumber daya yang dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan kampung.
Menurutnya, pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) perlu dilakukan dengan bijak dan transparan, serta melibatkan sinergi antara Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perangkat kampung, dan pihak perusahaan di sekitar.
“Potensi kampung sangat luar biasa, dan ini perlu dikelola dengan baik agar kampung dapat bergerak lebih maju. Pengelolaan ADK harus dilakukan secara optimal dengan menjalin sinergi antara perangkat kampung dan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Hendratno.
Ia juga menegaskan bahwa pada masa jabatan ini, komitmen untuk tidak membiarkan kepala kampung terlena atau lalai dalam tugasnya menjadi salah satu fokus utama. Hal ini, katanya, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan aksi nyata dalam upaya perbaikan dan peningkatan prestasi demi kesejahteraan masyarakat.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menambahkan bahwa rakor ini bertujuan menyamakan persepsi tata kelola pemerintahan kampung, khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli desa atau kampung (PAD) yang tertib dan transparan.
“Kami berharap dapat mendeteksi sejak dini permasalahan yang mungkin muncul di kampung sehingga langkah antisipasi bisa segera diambil,” ungkap Tenteram.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menghadirkan peran pemerintah yang efektif dan responsif di tengah masyarakat, dengan perangkat desa, BPK, LPM, dan OPD bersinergi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. (RB)
