TANJUNG REDEB – Pada tahun 2024 ini, Pemkab Berau menerima DAK fisik bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp 2,261 miliar. Dimana akan dipakai untuk menunjang kegiatan pada kawasan sentra produksi pangan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah meminta, Pemkab Berau memaksimalkan DAK fisik bidang kelautan dan perikanan tersebut. Mengingat, tidak sedikit permasalahan di kedua sektor tersebut yang belum diselesaikan secara optimal hingga saat ini.
Diakui dirinya belum melihat secara rinci terkait peruntukan bidang kelautan. Kendati begitu, diharapkannya, DAK fisik tersebut nantinya dapat menjawab permasalahan yang terjadi selama ini.
“Seperti masalah ilegal fishing, pengeboman, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan lain-lain,” jelasnya.
Potensi hasil tangkapan yang melimpah di daerah pesisir juga membutuhkan dukungan modal. Para nelayan tentunya perlu bantuan. Jika mereka kekurangan fasilitas pendukung untuk melaut, pemerintah daerah harus siap membantu.
Diakuinya, selain melaut, banyak nelayan yang sekaligus juga menjadi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hasil tangkapan yang diperoleh, selain dihabiskan untuk makan, selebihnya untuk dijual.
“Tidak hanya dijual dalam bentuk ikan mentah tapi juga olahan hasil laut yang diolah dengan kreatif dan memiliki daya jual,” terangnya.
Karenanya, Syarifatul meminta Pemkab Berau untuk mulai menata kinerjanya untuk terlibat dalam semua sektor. Berbagai kekurangan dan kendala yang ditemukan di lapangan termasuk kehidupan para nelayan harus diperhatikan secara serius.
“Banyak hal yang belum selesai dan maksimal kita kerjakan. Setiap tahun kita buat evaluasi dan berharap semua sektor diperhatikan dengan baik,” tutupnya. (adv/set)
