TANJUNG REDEB – Masih kurangnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Bumi Batiwakkal ditanggapi Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.
Ia mengatakan, BBM merupakan kebutuhan dasar para nelayan untuk pergi melaut. Terlebih kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir selatan atau pulau. “Di pesisir itu kita tahu mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Tentu mereka sangat bergantung kepada hasil laut untuk memenuhi kebutuhannya,” katanya, Jumat (27/1/2023).
Syarifatul menuturkan, jika kurangnya kuota BBM subsidi ini tidak cepat teratasi, dikhawatirkan menyebabkan banyak nelayan tidak dapat melakukan aktivitas tangkap ikan. Sehingga, memberi dampak terhadap roda perekonomian.
Lanjutnya, untuk mencari solusi mengenai kelangkaan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Setelah itu kami pelajari penyebabnya,” tuturnya.
Politikus Golkar itu menyebut, jika terbatasnya BBM subsidi untuk nelayan dikarenakan jumlah kuota, DPRD bersama Pemkab Berau akan bersama-sama meminta tambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS). “Tentu untuk permintaan tambahan kuota itu disesuaikan dengan kebutuhan riil para nelayan yang ada di Berau,” jelasnya.
Syarifatul mengungkapkan, jika hal tersebut semakin berlarut-larut dikhawatirkan akan memengaruhi hasil tangkap nelayan di kabupaten paling utara Kaltim ini. “Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jika hasil tangkap ikan kita menurun, dikhawatirkan ekonomi para nelayan ikut terdampak,” tandasnya. (dez/adv)
