BERAU – Sulitnya masyarakat Pulau Maratua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan akibat pengurangan tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus honorer membuat warga yang membutuhkan perawatan medis harus dirujuk ke Tanjung Redeb, yang jaraknya cukup jauh dan memerlukan biaya besar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, mengatakan bahwa Dinkes Berau tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengisi kekosongan tenaga medis di wilayah tersebut.
“Kami masih berproses menyampaikan ke BKPSDM agar segera mendukung ketersediaan kembali dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas Pulau Maratua,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Dikatakan Lamlay, pemenuhan kebutuhan dokter dan nakes di Puskesmas Maratua masih terus berproses dan saat ini pihaknya terus mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Pihaknya pun optimis dalam beberapa waktu kedepan ketersediaan dokter spesialis dan tenaga kesehatan di Puskesmas Maratua bisa segera terpenuhi.
“Insyaallah, semoga minggu depan sudah ada dokter dan tenaga kesehatan di sana,” ucapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius menangani persoalan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah. Saya sudah sampaikan di media bahwa ini harus segera dicarikan solusi, baik untuk sektor pendidikan maupun kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Puskesmas akan percuma jika tidak ada tenaga medis yang bertugas. Untuk itu ia meminta Pemkab Berau segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari jalan keluar.
“Puskesmas tanpa tenaga kesehatan tentu tidak akan bermanfaat. Maka, saya berharap pemerintah daerah segera mencari solusi tepat dengan kementerian,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga menyarankan Pemkab Berau untuk mempertimbangkan skema penganggaran khusus guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk melalui kerja sama dengan mitra pihak ketiga.
“Salah satu alternatifnya bisa melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari mitra kerja. Yang penting dibahas dulu apakah memungkinkan menggunakan dana CSR untuk pemenuhan tenaga kesehatan,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
