BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat kampung agar bersinergi dalam mencegah konflik penyerobotan lahan.
Dirinya menekankan pentingnya solusi yang tepat untuk menghindari sengketa antara aset milik Pemkab Berau dan tanah ulayat.
“Harapan kita jangan sampai ada konflik penyerobotan lahan antara milik Pemkab dan tanah ulayat. Persoalan ini harus dicegah dan dicarikan solusi yang tepat,” ujarnya.
Menurutnya, dengan keberadaan dua kesultanan di Berau, yakni Sambaliung dan Gunung Tabur, pemahaman tentang pertanahan harus melibatkan para tetua adat.
“Pemkab Berau harus segera rutin melakukan sosialisasi pemahaman tentang tanah ulayat serta menyusun regulasi yang kuat agar tidak saling klaim tanah,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya pembahasan insentif dalam persoalan tanah ulayat, terutama yang berbatasan dengan aset Pemkab Berau. Menurutnya, hal ini akan menjadi bahan kajian di DPRD untuk dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (Perda).
“Persoalan tanah ulayat ini menjadi masukan bagi kami dalam rancangan Perda. Kami akan mempelajarinya agar segera disahkan oleh Bupati dan ada tindak lanjut nyata di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Elita juga meminta ATR/BPN Berau untuk memaksimalkan pendataan tanah ulayat dan aset milik pemerintah daerah, agar hak kedua belah pihak dapat terinventarisasi dengan baik.
“Saat ini, Perda inisiatif masih dalam tahap kajian naskah akademik dan belum masuk dalam pembahasan lebih rinci dengan Pemkab Berau,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
