BERAU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Dedy Okto Nooryanto menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Berau lima tahun ke depan.
Ia menyebutkan, kolaborasi lintas sektor pemerintahan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
“Pembangunan daerah ke depan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen pemerintahan. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting agar arah pembangunan jelas dan tepat sasaran,” ujarnya.
Deddy mengungkapkan, sejauh ini sinergi tersebut sudah berjalan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai pembangunan fisik yang menunjukkan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Namun, ia menilai, kerja sama ini harus terus ditingkatkan agar lebih optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.
“Kunci utamanya adalah bagaimana pemerintah hadir langsung di masyarakat, tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam kebijakan yang pro rakyat. Ini yang harus kita tingkatkan bersama,” lanjutnya.
Menurutnya, setiap pemangku kebijakan di pemerintahan wajib proaktif, terutama ketika proses pembangunan menghadapi kendala di lapangan. Ia mencontohkan, sering kali muncul sorotan maupun protes dari masyarakat terkait proyek-proyek pembangunan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan yang matang dan kebutuhan masyarakat.
“Lebih baik kita pastikan sejak awal bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Dedet tersebut.
Ia menjelaskan, dalam pembagian peran, eksekutif bertugas memastikan proses teknis pembangunan berjalan baik, sementara legislatif bertanggung jawab mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Legislatif harus mampu mendeteksi secara dini, apakah proyek yang dijalankan benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat secara luas, atau hanya memberi dampak pada kelompok tertentu,” ujarnya.
Deddy menegaskan, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang belum tersentuh pembangunan secara merata. Ia berkomitmen, DPRD akan terus mengawal komunikasi politik dan proses penganggaran agar sejalan dengan kebutuhan warga.
“Dewan harus berpihak kepada masyarakat. Konstituen dewan itu ya masyarakat, maka kami ada untuk mereka,” tuturnya.
Meski menjaga hubungan yang harmonis dengan eksekutif, Deddy memastikan fungsi pengawasan dan pemberian kritik tetap dijalankan secara objektif.
Deddy juga berharap kepala daerah mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah perkampungan yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan.
“Hubungan saya dengan bupati dan wakil bupati baik, tapi fungsi dewan tetap harus berjalan. Kritik yang membangun akan terus disampaikan demi perbaikan,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
