BERAU – Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Berau mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Thamrin.
“Kurangnya SDM ini berdampak langsung pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Berau,” ujarnya.
Thamrin menyatakan bahwa meskipun UPT PPA memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak korban kekerasan, namun terbatasnya jumlah tenaga profesional di lapangan menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan yang optimal.
“Pemkab Berau perlu segera mencari solusi agar masalah ini bisa teratasi,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menambah tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, dan staf yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga mendorong agar Pemkab Berau memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Menurutnya, korban kekerasan, khususnya anak-anak, sangat membutuhkan perhatian khusus untuk dapat pulih dari trauma yang dialami.
“Kita tidak bisa membiarkan mereka tanpa pendampingan yang memadai. Setiap langkah harus diambil untuk memastikan mereka mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan yang optimal,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Berau dapat segera mengalokasikan anggaran untuk penguatan SDM di UPT PPA, serta menyusun program pelatihan untuk memperluas kapasitas staf yang ada.
“Kami berharap ke depannya korban kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa mendapatkan layanan yang lebih baik,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
