TANJUNG REDEB – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melaksanakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat guna menghadapai kesiapan APBD Berau tahun 2024. Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga yang melakukan reses di Daerah Pemilihannya (Dapil) pada Jumat (10/2/2023) di Kampung Pulau Derawan.
Dari hasil resesnya, mayoritas masyarakat menyampaikan keinginannya soal fasilitas penunjang pariwisata. Pasalnya, Pulau Derawan merupakan destinasi wisata andalan Bumi Batiwakkal. Salah seorang warga setempat, Awaluddin menyampaikan usulannya mengenai penanganan abrasi. Dirinya meminta hal itu dapat menjadi prioritas pada tahun 2024 mendatang.
“Saya harap ini bisa diperhatikan lebih. Karena, ada pergeseran tiap tahunnya 1-2 meter itu bibir pantai tergerus,” tuturnya.
Warga lainnya juga menginginkan adanya peningkatan fasilitas pelayanan publik yang ada di Pulau Derawan, seperti peningkatan jalan. Lalu, usulan lainnya yaitu mengenai penyediaan unit pemadam kebarakan.
Menanggapi seluruh usulan itu, Saga mengatakan, penanganan abrasi kewenangannya ada di pemerintah pusat. Maka dari itu, dirinya meminta agar masyarakat Pulau Derawan mengetahui hal ini. “ Penanganan Abrasi ini harus diperjuangkan untuk pembangunan penangkal ombak,” tegasnya.
Lanjutnya soal fasilitas publik, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut pada tahun ini dermaga umum Pulau Derawan akan dituntaskan pada tahun ini. Pengerjaannya pun akan dilaksanakan April mendatang. “Kucuran tahun ini kurang lebih Rp 8 miliar. Alhamdulillah pembangunan dermaga bisa dituntaskan tahun ini,” bebernya.
Mengenai peningkatan jalan, Saga mengungkapkan hal itu bisa menjadi catatan bagi dirinya dalam penganggaran. “Semoga langkah awalnya bisa memanfaatkan anggaran ADK, karena nilainya lumayan besar. Tetapi perlu diketahui, dana ADK juga terbatas,” jelasnya.
Terkait penyediaan unit pemadam kebarakan, Saga meminta Kepala Kampung menjadikan usulan tersebut sebagai prioritas dalam Musrenbang mendatang. “Nantinya di Musrenbang juga saya akan sampaikan sebagai penguatan, ini harus di sampaikan ke BPBD sebagai OPD terkait,” tandasnya. (dez/adv)
