TANJUNG REDEB – Adanya pemadaman listrik sekitar 3 minggu lamanya banyak di keluhkan. Hal itu pun membuat DPD KNPI Berau turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Bumi Batiwakkal.
Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya itu akan ada langkah-langkah berikutnya. Pasalnya, ada beberapa hal yang belum bisa dijawab oleh pihak PLN UP3 Berau.
“Sehingganya ada keterlibatan dari pihak pemerintah yang harus segera diselesaikan, agar tidak terjadi permasalahan pemadaman bergilir ini yang memakan waktu sangat lama,” ungkapnya usai melakukan aksi dihadapan sejumlah media, Jumat (24/2/2023),
Dirinya menyebut, pihaknya memberi penekanan agar pemadaman listrik bergilir ini bisa selesai secepatnya dari waktu yang telah ditentukan. Ditegaskannya, hal tersebut jangan menjadi kalender tahunan.
“Hal ini harus ada langkah konkret dari pihak PLN dan Pemerintah Daerah yang akan terus kita kawal. Karena ini memang aspirasi dari masyarakat, sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti saat ini,” tegasnya.
Hardiansyah membeberkan, tuntutan yang tidak terpenuhi adalah kompensasi ganti rugi yang notabenenya ada perubahan dari undang-undang. “Tetapi kami dari DPD KNPI Berau tetap menekankan ke pihak PLN agar ada CSR yang bisa diberikan kepada masyarakat yang terdampak pemadaman bergilir ini,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, tuntutan lainnya yang tidak terpenuhi adalah adanya solusi konkret mengenai garansi untuk tidak ada pemadaman bergilir berikutnya.
“Dan ini harus ada keterlibatan pemerintah daerah, yaitu bagi suplai listriknya yang hari ini kita tahu dari pihak PLTU ini tidak serta merta menyampaikan sepenuhnya kepada masyarakat, tapi ada juga menjual ke pihak perusahaan,” ujarnya.
“Mengenai ini juga harus ada duduk bersama agar segera solusi. Kita harus lebih memprioritaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya negosiasi antara pemerintah dengan PLN yang belum terselesaikan,” sambungnya.
Hardiansyah menuturkan, jika tuntutan yang dilayangkan pihaknya tidak diindahkan, maka dirinya akan menurunkan massa yang lebih banyak. “Kami akan mengundang seluruh pihak terkait untuk duduk bersama. Sehingganya solusi dapat ditemukan. Baik itu ada kaitannya dengan bisnis dan harga. Hal ini segera bisa cepat diputuskan, sehingga masyarakat tidak menjadi korban,” imbuhnya.
Sementara, dikatakan manager ULP Tanjung Redeb, Muhammad Akhlis bahwa terkait kompensasi tersebut pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah.
“Karena memang yang disampaikan di lapangan ada perpanjangan terkait kompensasi, jadi ketika pemerintah menyetujui, akan kami salurkan ke pelanggan berupa non tunai, seperti pelanggan yang menggunakan pra bayar nanti akan masuk ke vouchernya. Kalau yang pasca bayar, nanti ada pengurangan dalam pembayaran bulanannya,” terangnya.
Terkait tuntutan lainnya, yakni adalah terkait pemadaman yang tidak sesuai dengan jadwal. Menyikapi persoalan itu, Akhlis membeberkan, sudah bersepakat dengan perwakilan untuk membentuk sebuah grup WhatsApp dengan tujuan menginformasikan soal pemadaman listrik.
“Karena kondisi beban di Tanjung Redeb ini fluktuatif, jadi mana daerah yang bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada bisa kami nyalakan dulu,” jelasnya.
Untuk tindaklanjutnya, kata dia, kemungkinan pihaknya akan bersurat ke pemerintah dengan harapan bisa berkolaborasi. “Jadi ada koordinasi bersama agar menghasilkan solusi soal pemadaman listrik bergilir ini,” ucapnya.
Akhlis menerangkan bahwasannya PLTU Lati menyuplai listrik ke PLN hanya sebesar 5 Megawatt. “karena PLTU Lati ini memiliki wilayah usaha jadi dia tidak sepenuhnya meyuplai ke PLN,” kata dia.
Kendati demikian, ketika disinggung mengenai PLTU di Teluk Bayur, disampaikan Akhlis, kondisinya belum prima. “Kalau dipaksakan untuk melakukan pemeliharaan, maka akan terjadi pemadaman lebih banyak. Tetapi mudah-mudahan hasil pertemuan nanti ada solusi yang ditemukan,” pungkasnya. (dez)
