TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan mengelar rapat paripurna ke-9 masa sidang ke-1 tahun 2025, Senin (21/10/2024).
Rapat paripurna tersebut dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD Bulungan. Fraksi PDIP, dibacakan oleh Anggota DPRD Bulungan, Dapil II, Abdul Halim Perkasa.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP apresiasi kepada Bupati Bulungan dan seluruh jajaran yang telah menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun 2025.
Penyusunan RAPBD, kata dia telah di sepakati antara Pemerintah dengan DPRD Bulungan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Secara teknis administratif, RAPBD 2025 yang disusun berdasarkan meknisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta regulasi terkait lainnya.
Sebagaimana diketahui, APBD Kabupaten Bulungan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, yang tentunya tergantung kinerja dan realisasi APBD Kabupaten Bulungan itu sendiri.
“Daya serap anggaran dalam APBD mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap pertumbuhan atau perkembangan ekonomi Kabupaten Bulungan,” tukasnya.
Terkait dengan aspek pembangunan Kabupaten Bulungan, kata dia masih harus semangat dalam menghadapi permasalahan atau tantangan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembagunan daerah.
“Serta sejalan dengan prioritas Pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Antara lain, masih adanya penduduk yang masih garis kemiskinan, masih rendahnya keterkaitan antara sektor industri dan usaha tradisional serta rendahnya daya saing komoditi,” terangnya.
Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, perlunya pengurangan kesenjangan pembagunan, ekonomi dan peningkatan infrastruktur.
Disampaikan lima Prioritas Pembagunan yang disepakati yaitu meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan ekonomi, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, menciptakan tata pemerintah yang bersih, berwibawa dan demokratis serta penanggulangan kemiskinan, dengan tetap memperhatikan program prioritas lainnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
