TARAKAN – DPRD Tarakan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Pertamina untuk memperbaiki data penerima gas 3 kg. Hal ini menyusul adanya aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tarakan yang menilai distribusi gas 3 kg tidak merata, Senin (8/7/2024).
Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Yulius Dinandus menjelaskan, awalnya massa dari PMII ingin melakukan aksi demo di halaman. Namun karena massa yang datang kurang dari 10 orang, maka diputuskan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dari hasil RDP, disimpulkan bahwa keresahan mahasiswa adalah mengenai carut marutnya distribusi gas subsidi 3 kg.
“Akhirnya tadi dari pemerintah dan mahasiswa sepakat, dengan difasilitasi DPRD untuk melakukan kegiatan-kegiatan nyata ke depan. Salah satunya sidak yang diatur pemerintah dengan melibatkan mahasiswa,” ucap Yulius ditemui usai RDP.
Menurut Yulius, apa yang menjadi keresahan mahasiswa merupakan persoalan klasik yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti data penerima gas, kualitas, harga dan volume tabung yang tidak sesuai.
Untuk itu, dalam satu Minggu kedepan, Pemerintah Kota berkerja sama dengan Pertamina akan melakukan pembicaraan terkait pembenahan data. Terkait sanksi yang diberikan, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait.
“Selanjutnya sinkronisasi data antara Peraturan Kementerian SDM itu Nomor 37 Tahun 2023 yang bisa mendaftar online akan disinkronkan dengan data-data manual yang sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah,” tutupnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
