BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan pendampingan dalam pengelolaan layanan air bersih di wilayah Kabupaten Berau. Pernyataan tersebut disampaikannya menyikapi kondisi pengelolaan air bersih yang saat ini dijalankan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMK.
Menurutnya, pengelolaan air bersih harus dilakukan secara profesional, terutama dalam pengoperasian alat dan infrastruktur, agar tidak menimbulkan kerugian yang berasal dari penggunaan dana publik.
“Jika pengelolaannya tidak profesional dan alatnya rusak, tentu itu akan merugikan karena menggunakan dana dari penanaman modal, baik dari pemerintah daerah maupun pihak lain,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengadaan peralatan dan infrastruktur layanan air bersih sebagian besar dibiayai oleh pemerintah daerah atau bantuan lainnya, sehingga perlu dijaga dengan optimal.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam hal penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) dan harga jual air bersih kepada masyarakat. Ia meminta agar harga tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
“Walaupun ada sisi bisnis dan hitung-hitungan untung rugi dari BPUD, kita tidak boleh mengesampingkan bahwa ini adalah layanan publik. Akses terhadap air bersih adalah kebutuhan vital yang harus dijangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kampung-kampung,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan pengelolaan, ia mengusulkan adanya pendampingan kepada pengelola BUMDes dan lembaga atau forum yang berkompeten di bidang pengelolaan air bersih. Menurutnya, Perumda yang telah memiliki pengalaman bisa berperan lebih aktif dalam memberikan bimbingan teknis dan manajerial.
“Pendampingan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penetapan tarif dasar hingga manajemen operasional. Ini agar sistem pengelolaan bisa berjalan lebih tertata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
