Home SANGGAM SEPUTAR BERAU DPRD Berau Dorong Pembagian Pekerja Lokal dan Asing Secara Adil

DPRD Berau Dorong Pembagian Pekerja Lokal dan Asing Secara Adil

0
Ilustrasi

BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau meminta adanya pembagian tenaga kerja yang konsisten antara Tenaga Kerja Lokal (TKL) dan tenaga kerja asing (TKA). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya angka pengangguran di wilayah Berau.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengacu pada peraturan gubernur mengenai komposisi tenaga kerja yang ideal. Menurutnya, berdasarkan peraturan gubernur, komposisi tenaga kerja yang ideal adalah 80 persen TKL dan 20 persen TKA.

“Kalau saya kembali ke Pergub kita soal 20 dan 80 persen. Jadi 80 persen tenaga lokal dan 20 persen tenaga asing,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau harus melakukan kajian mendalam mengenai pembagian hak antara TKL dan TKA. Ia menekankan pentingnya penertiban aturan agar hak pekerja benar-benar terpenuhi.

“Kalau itu terpenuhi, mungkin paling tidak pengangguran kita bisa berkurang,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta Disnakertrans rutin melakukan inspeksi ke perusahaan kelapa sawit dan pertambangan batu bara guna memastikan proporsi pekerja lokal dan asing sesuai ketentuan.

“Disnakertrans harus betul-betul mengabsen dan mengecek ke lapangan, apakah tenaga kerja asing sudah sesuai dengan batas 20 persen atau belum. Jika sudah, maka kita harus mencari solusi lain, misalnya membuka lapangan pekerjaan baru,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika jumlah TKA masih di bawah batas maksimal 20 persen, Disnakertrans harus memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi yang tersedia. Menurutnya, pemantauan secara berkelanjutan sangat penting dalam sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

“Masuknya tenaga kerja lokal untuk menggantikan posisi TKA adalah solusi yang baik untuk mengurangi tingkat pengangguran di Berau,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti jumlah tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Sawit itu memiliki banyak tenaga kerja, sehingga pengawasannya juga harus ditingkatkan,” pungkasnya. (srn/dez)

Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version