TANJUNG SELOR – Fraksi PAN dan PPP DPRD Bulungan, menyoroti adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulungan. Terutama, akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Ketua Fraksi PAN dan PPP, Mustafah menyampaikan, DPRD Bulungan tidak hanya berbicara infrastruktur, tapi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan pelaku UMKM yang ada di Bulungan.
“Harapannya, alokasi anggaran yang memadai diberikan kepada pelaku UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat Infrastruktur ekonomi,” ucapnya.
Diterangkan, penyusunan APBD Tahun 2025 harus tetap selaras dengan visi yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Disisi lain, keseimbangan rencana pembangunan dinilai penting, supaya berbagai program yang sudah berjalan dapat terus diperkuat dan diperluas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga perlu untuk mengetahui kondisi ini, supaya kemudian dalam pembahasan RAPBD ini, nantinya kami dapat memberikan pertimbangan yang objektif, efektif dan bermanfaat bagi semua,” tukasnya.
Hal ini penting, supaya APBD Pro Rakyat, maka kondisi Riil APBD selayaknya untuk di pahami secara utuh, khususnya kondisi kebijakan anggaran pendapatan. APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumberdaya di daerah secara optimal, sebagai juga alat evaluasi persentase pemerintah dalam pembangunan daerah.
Oleh karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus di pertanggungjawabkan. APBD harus bermanfaat sebesarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembicaraan soal APBD Pro rakyat, tentunya membahas mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi hukum, perdagangan, bencana dan sebagainya.
Fungsi Alokasi yang dimaksud agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, sehingga pelayanan publik makin baik, pemerataan dan pengatasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi.
Sementara, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
