spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Rakor Dekonsentrasi, Pjs Bupati Berau Harap Sinergitas dengan Pemprov Kaltim Meningkat

TANJUNG REDEB – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dekonsentrasi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Urusan Perencanaan se-Kaltim tahun 2024. Kali ini Kabupaten Berau ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang Berau, Jumat (22/11/2024).

Rakor tersebut merupakan ajang peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga keutuhan dan kesatuan.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum pendiskusian rencana ke depan, penguatan, serta kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Kalimantan Timur yang semakin akuntabel.

“Setiap kebijakan dan program pembangunan yang harus dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah,” ujar Sufian.

Dikatakannya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memastikan program dan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk itu, Sufian menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan pemantauan yang berkala agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

“Kami sebagai pemerintah daerah siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Kemudian, dirinya mengingatkan pentingnya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan tepat, serta diikuti dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Program-program yang disusun harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya. (srn/dez)

Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan

BERITA POPULER