BERAU – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau menyoroti masih adanya sekitar 200 tenaga honorer yang belum terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal ini membuat mereka belum bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena masa kerja yang belum mencapai dua tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif.
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami. Insyaallah kami akan koordinasi ke Kementerian dan KemenPAN-RB bersama BKPSDM,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, Kamis (24/4/2025).
Mardiatul menambahkan, meskipun Pegawai Tidak Tetap (PPT) atau honorer sudah masuk di Dapodik, masih banyak belum tercatat di BKN.
Meski demikian, Mardiatul menyambut baik pelantikan honorer yang telah lolos seleksi PPPK tahap pertama yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ia menyebut sebagian besar PPPK yang dilantik berasal dari tenaga fungsional pendidikan.
“Kami bangga banyak honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK. Ini adalah langkah strategis dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Saat ini, jumlah tenaga pendidik di Berau telah mencapai 697 orang yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Untuk menjawab tantangan ke depan, Disdik Berau tengah menyiapkan skema rekrutmen khusus. Salah satunya dengan mendorong guru honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga pengajar, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kekurangan guru.
“Kami berharap ke depan akan ada solusi terbaik bagi guru-guru honorer ini, karena mereka juga telah mengabdi di dunia pendidikan dan perlu mendapat perhatian lebih,” pungkasnya.
Situasi ini tidak hanya terjadi di Berau. Secara nasional, ribuan tenaga honorer di berbagai daerah juga menghadapi persoalan serupa. Minimnya data yang terintegrasi antara Dapodik dan BKN menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses pengangkatan honorer menjadi PPPK. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun tidak memiliki legalitas administratif untuk ikut seleksi formal.
Di sisi lain, kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada 2025 juga menambah kecemasan para honorer. Mereka khawatir tidak memiliki masa depan yang jelas jika tidak segera mendapat kepastian status kepegawaian. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga, termasuk antara Disdik, BKPSDM, Kementerian PAN-RB, dan Kemendikbudristek menjadi sangat krusial.
Dalam konteks Berau, tantangan geografis seperti akses ke daerah terpencil juga turut mempersulit pemerataan guru. Ini membuat kehadiran guru honorer sangat vital, karena banyak sekolah di kampung-kampung masih bergantung pada jasa mereka.
Selain mendorong PPPK, Pemerintah Daerah juga disarankan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para honorer, terutama dalam bidang literasi digital, pedagogi, dan adaptasi Kurikulum Merdeka. Upaya ini dapat meningkatkan kompetensi mereka sekaligus memperkuat posisi saat mengikuti seleksi ke depan.
Jika langkah-langkah ini bisa dioptimalkan, maka penyelesaian persoalan honorer bukan hanya soal status kepegawaian, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
