BERAU – Beberapa waktu lalu, aliansi serikat buruh di Kabupaten Berau menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari. Mereka meminta agar Zulkifli dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya.
Permintaan itu dilatarbelakangi oleh penilaian para buruh bahwa hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Disnakertrans Berau dalam membela hak-hak buruh yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari pihak perusahaan.
Selain itu, Zulkifli juga dianggap tidak mampu menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Azhari menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu mempersoalkan penilaian dari pihak luar. Menurutnya, yang berhak dan berkompeten untuk menilai kinerjanya adalah atasan langsung, seperti Sekretaris Kabupaten (Sekkab) dan Bupati Berau.
“Saya sebenarnya tidak peduli dengan siapapun yang menilai. Tapi penilaian yang menurut saya paling objektif itu adalah dari atasan saya langsung. Karena yang punya kompetensi menilai saya adalah atasan,” ujanya.
Ia menambahkan bahwa penilaian publik merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Namun, yang terpenting baginya adalah bekerja dengan sebaik mungkin sesuai tugas dan tanggung jawab.
“Kalau orang berpendapat lain, itu hak mereka. Intinya kita harus melakukan kinerja yang terbaik. Masalah penilaian, itu hak semua orang,” bebernya.
Ia pun menegaskan bahwa kinerja setiap kepala dinas bisa diukur, dan evaluasi merupakan hal yang rutin dilakukan oleh pimpinan daerah.
“Jadi, yang berkompeten menilai seorang kadis itu atasan kita langsung. Dan setiap kinerja kita kan terukur. Silakan saja menilai,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
