TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada tahun 2024 mendatang bakal menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk bidang kelautan dan perikanan sekisar Rp 2 miliar.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris meminta Pemkab Berau memaksimalkan DAK fisik bidang kelautan dan perikanan tersebut.
“Ya tentu mengingat, tidak sedikit permasalahan di kedua sektor tersebut yang belum diselesaikan secara optimal hingga saat ini,” ungkapnya.
Meski Waris belum mengetahui secara rinci peruntukan bidang kelautan, namun dirinya meminta DAK fisik tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi. “Seperti masalah ilegal fishing, pengeboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan lain-lain,” paparnya.
Politikus Demokrat ini menilai, para nelayan saat ini pasti membutuhkan dukung modal, apalagi hasil tangkapan mereka melimpah. “Para nelayan tentunya perlu bantuan. Jika mereka kekurangan fasilitas pendukung untuk melaut, pemerintah daerah harus siap membantu,” ujarnya.
Selain melaut, dirinya melihat banyak nelayan nyambi menjadi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Rata-rata hasil tangkapan yang diperoleh, selain dihabiskan untuk makan, selebihnya untuk dijual,” bebernya.
“Tidak hanya dijual dalam bentuk ikan mentah tapi juga olahan hasil laut yang diolah dengan kreatif dan memiliki daya jual,” tambahnya.
Abdul Waris meminta Pemkab Berau untuk mulai menata kinerjanya untuk terlibat dalam semua sektor. Berbagai kekurangan dan kendala yang ditemukan di lapangan termasuk kehidupan para nelayan harus diperhatikan secara serius.
“Banyak hal yang belum selesai dan maksimal kita kerjakan. Setiap tahun kita buat evaluasi dan berharap semua sektor diperhatikan dengan baik,” pungkasnya. (adv/set)
