TANJUNG SELOR – Fraksi PDIP menyampaikan sejumlah saran untuk diperbaiki dan diperhatikan bersama oleh oleh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan lewat pandangan umum Fraksi terhadap pembahasan Raperda APBD tahun 2025.
“Penyusunan RAPBD 2025 telah sama kita sepakati. Secara teknis administratif RAPBD 2025 disusun berdasarkan meknisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ucap Anggota DPRD Bulungan dari fraksi PDIP, Abdul Halim Perkasa, Selasa (26/11/2024).
Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir, APBD Kabupaten Bulungan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
Tentunya ini semua tergantung kinerja dan realisasi APBD Kabupaten Bulungan itu sendiri. Dimana daya serap anggaran dalam APBD mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap pertumbuhan atau perkembangan ekonomi Kabupaten Bulungan.
“Terkait dengan aspek pembangunan Kabupaten Bulungan, kita masih harus semangat dalam menghadapi permasalahan atau tantangan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.
Kemudian, itu harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Antara lain masih adanya penduduk yang masih di garis kemiskinan, masih rendahnya keterkaitan antara sektor industri dan usaha tradisional serta rendahnya daya saing komoditi, rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas.
“Serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, perlunya pengurangan kesenjangan pembangunan, ekonomi, dan peningkatan infrastruktur,” tuturnya.
Namun demikian, pada hal-hal tersebut di atas maka pada RAPBD tahun 2025 disusun dengan tetap menggarisbawahi lima prioritas pembangunan yang telah disepakati.
Pertama meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan ekonomi, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, menciptakan tata pemerintah yang bersih, berwibawa dan demokratis serta penanggulangan kemiskinan, dengan tetap memperhatikan program lainnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
