TANJUNG REDEB – Karakteristik hutan merupakan sumber daya yang sangat bernilai. Sehingga tak jarang, akses pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan selalu mengundang konflik.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, karena telah menginisiasi terselenggaranya sosialisasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan, pemetaan potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau.
“Kegiatan ini sebagai langkah awal dan saling tukar informasi terkait mekanisme penanganan konflik tenurial, terutama yang terjadi di Berau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ungkapnya, Kamis (6/10/2022).
Ia menuturkan, konflik tenurial dan sengketa lahan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan, merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks.
Sri memaparkan, berupa ketidakjelasan status kawasan hutan yang menghambat tata kelola hutan, hingga tumpang tindihnya perizinan dan benturan ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengelola tanah, dan beragam persoalan lain.
“Persoalan ketidakpastian status lahan tak hanya menimpa masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah,” bebernya.
Tanpa penyelesaian yang menyeluruh, menurut Sri, eskalasi ketidakjelasan status lahan tersebut akan memicu konflik berkepanjangan.
Maka dari itu, negara harus hadir untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam hal ini di Bumi Batiwakkal dengan mengamankan aset negara di kawasan hutan melalui pertemuan di antara pihak terkait dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.
“Peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lahan, termasuk penanganan konflik adalah hal yang tak kalah penting,” tambahnya.
“Besar harapan saya, Dinas Kehutanan Kaltim dapat memberikan bantuan dan layanan mediasi guna mendukung upaya penyelesaian konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Berau,” sambungnya.
Kendati demikian, nakhoda perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu mengharapkan, penanganan konflik dapat dilakukan dengan pendekatan humanis yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Upaya itu diharapkan dapat menjamin akses masyarakat ke sumber daya alam sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang terjadi dan akan terjadi,” pungkasnya. (Dez)
