BERAU – Peningkatan arus migrasi ke Kabupaten Berau kembali memunculkan masalah sosial baru, terutama terkait pendatang yang datang tanpa identitas resmi dan akhirnya telantar.
Fenomena ini menjadi sorotan karena banyaknya warga luar daerah yang datang dengan harapan ekonomi, namun tanpa persiapan administratif maupun jaminan hidup yang memadai.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi, menyatakan bahwa menangani pendatang dalam kondisi darurat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Sebetulnya mereka datang atas keinginan sendiri. Tapi begitu dalam kondisi kritis, pemerintah tetap harus turun tangan, terutama jika menyangkut keselamatan jiwa,” ujarnya, Jum’at (23/5/2025).
Menurutnya, meskipun layanan sosial terbuka bagi siapa saja, seluruh proses tetap harus melalui jalur resmi agar pendatang dapat terdata secara legal dan memperoleh akses yang sah terhadap program-program pemerintah.
“Salah satu pintu masuknya adalah RT, yang bisa membantu mengurus identitas dan pencatatan administrasi. Tanpa itu, akan sulit untuk menyalurkan bantuan secara tepat,” jelas Iswahyudi.
Ia juga menekankan pentingnya pendatang untuk bersedia mengurus pindah domisili agar data mereka bisa tersinkronisasi dengan layanan publik lainnya, seperti BPJS. “Kita bantu prosesnya, tapi semuanya atas dasar kesediaan individu. Tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.
Dinsos Berau tetap membuka akses bantuan sosial seluas mungkin, namun dengan mekanisme yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Bantuan sosial tetap harus tepat sasaran. Kita tidak ingin ada celah yang dimanfaatkan oknum,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari strategi penanganan, Dinsos Berau juga menggandeng sejumlah paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Ikatan Keluarga Pakarti (Ika Pakarti) untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada anggota komunitasnya yang membutuhkan.
“Melalui kerja sama ini, beban bantuan bisa terbagi dan respons terhadap situasi darurat menjadi lebih cepat. Kami percaya, dengan melibatkan komunitas, solidaritas bisa tumbuh. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
