spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berau Gelar Rakor Menuju Kabupaten Layak Disabilitas, Dorong Inklusi dan Kesetaraan Hak

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar Rapat Koordinasi Menuju Kabupaten Layak Disabilitas sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Berau melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Warji, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

“Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan layanan publik dapat diakses oleh semua, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam menyusun kebijakan dan program yang berpihak pada penyandang disabilitas, serta membuka ruang partisipasi yang luas. Rapat koordinasi ini, menurutnya, adalah momentum strategis untuk menyatukan visi dan merumuskan strategi bersama demi mewujudkan Berau sebagai Kabupaten Layak Disabilitas.

“Kita ingin membangun kabupaten yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warganya untuk berkembang dan berkontribusi,” jelasnya.

BACA JUGA :  Cuci Darah di RSUD Abdul Rivai Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DP2KBP3A yang telah memprakarsai kegiatan ini sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan yang inklusif.

Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program lintas sektor ke depan. Selain itu, ia mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, lembaga, dan pemangku kepentingan.

“Kita perlu menyatukan langkah dan menyusun strategi yang tepat agar hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial dan bernegara,” pungkasnya. (srn/dez)

Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan

BERITA POPULER