TARAKAN – Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan pada Senin (21/4/2025) guna berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terkait polemik penghapusan insentif guru.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Ketua II Edi Patanan, Ketua Komisi II Markus Minggu, serta perwakilan dari PGRI Tarakan. Rombongan ini disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Nasir.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Nasir, menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan PGRI.
“Semua golongan lah, jadi bukan PNS saja PGRI, tapi secara keseluruhan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (22/4/2025).
Terkait usulan untuk mengundang seluruh perwakilan PGRI se-Kaltara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dia menyatakan kesiapannya.
“Tugas kami hanya mengundang dan kami akan lakukan, tapi tergantung apakah yang di tiap kabupaten kota mau hadir atau tidak itu urusan belakang,” jelasnya.
Sementara itu, Herman Hamid menyampaikan bahwa kunjungan mereka disambut dengan baik oleh DPRD Provinsi Kaltara.
“Diskusi juga berlangsung dalam suasana yang akrab dan produktif,” ujar Herman Hamid.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Tarakan memberikan ruang bagi perwakilan guru untuk menyampaikan kekhawatiran mereka atas rencana penghapusan insentif yang selama ini diterima.
Herman juga menginformasikan bahwa DPRD Kaltara akan menggelar RDP terbuka untuk membahas persoalan ini pada Rabu (23/4/2025), bertempat di Ruang Benuanta, Gedung Gadis 2 lantai 1. RDP juga menjadi penemuan nasib intensif guru se-Kaltara.
RDP ini akan menghadirkan DPRD Provinsi Kaltara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov, BKAD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta Ketua PGRI dari seluruh kabupaten/kota di Kaltara.
Herman juga berharap agar perwakilan PGRI dari empat kabupaten dan satu kota di Kaltara dapat hadir secara langsung dalam RDP tersebut. Selain itu, dia mendorong partisipasi mahasiswa, khususnya dari BEM FKIP, agar suara dunia pendidikan dapat tersampaikan secara maksimal.
“Kami berharap RDP ini menghasilkan solusi terbaik bagi para guru se-Kaltara. Apapun keputusannya, tentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Yang terpenting, suara para guru bisa tersampaikan secara utuh dan adil,” tegasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
