spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DPRD Berau Kawal Ketat Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sri-Gamalis, Pastikan Program Kerja Tepat Sasaran

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Berau terpilih, Sri Juniarsih Mas dan Gamalis, dalam periode kepemimpinan 2025–2030. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengatakan pengawasan akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta tanggung jawab pada pelaksanaan janji-janji kampanye kepala daerah.

“Untuk janji-janji beliau selama kampanye sudah sangat jelas. Saya akan kawal dari program pendidikan, kesehatan serta infrastruktur,” ujarnya.

Dikatakannya, program-program yang belum tuntas pada periode sebelumnya akan dilanjutkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya di masa kepemimpinan lima tahun mendatang.

“Saya akan awasi dengan maksimal, baik itu perencanaan produk pekerjaan hingga anggaran supaya terpakai maksimal dan tidak timbul malpraktek anggaran,” tegasnya.

Ia pun mengaku akan memperkuat komunikasi bersama komisi II untuk menyatukan persepsi terhadap seluruh program kerja yang dijalankan oleh kepala daerah.

Ia juga menegaskan pentingnya meminta pertanggungjawaban dari setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar seluruh proyek bisa diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara merata di seluruh kampung dan kecamatan.

“Karena kami dewan. Kami akan lebih tingkatkan komunikasi tentang pengawasan dan monitoring perencanaan dan realisasinya bisa maksimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, para kepala OPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang juga mengemban visi dan misi pembangunan. Untuk itu, ia berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara rutin setiap bulan di Kantor DPRD Berau bersama kepala OPD.

“Karena RDP itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala OPD terkait kepada bupati atau pun kepada masyarakat yang menantikan proyek setiap kampung dan antar kecamatan bisa setara hasil akhirnya,” pungkasnya.

Pewarta : Sahruddin
Editor : Nicha R

BERITA POPULER