spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dinilai Tidak Efektif, Ketua DPRD Berau Kritik Kebijakan WFA bagi ASN

BERAU – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwacanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari efisiensi anggaran mendapat kritik dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

Ia menilai aturan yang memungkinkan ASN bekerja dua hari dari mana saja dan tiga hari dari kantor berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama dalam hal pengawasan kinerja pegawai.

“Niatnya apa dan apa urgensinya. Kalau hanya soal listrik, masalahnya bukan di situ,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak pada efektivitas kerja ASN. Jika pegawai hanya diwajibkan masuk kantor tiga hari dalam seminggu, ia khawatir para ASN tidak bekerja secara optimal.

“Kalau pegawai disuruh kerja tiga hari di kantor, lalu dua hari dari mana saja, itu bukan kerja namanya. Bisa saja mereka malah keluyuran,” bebernya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya lebih mengutamakan kebijakan pengawasan yang ketat serta ketegasan dalam mengontrol kinerja pegawai dibanding menerapkan sistem WFA. Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi listrik bisa menjadi alasan utama dalam kebijakan ini.

“Pemakaian listrik tetap ada, baik di kantor maupun di rumah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kementerian terkait memang sedang menggalakkan efisiensi anggaran, termasuk dalam penggunaan listrik di instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, menurutnya, alasan ini tidak cukup kuat untuk menerapkan sistem WFA.

“Di mana-mana orang kerja pasti pakai listrik, di rumah juga tetap pakai listrik. Jadi menurut saya ini tidak masuk akal,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini berpotensi membuat ASN di lingkungan Pemkab Berau bekerja seenaknya tanpa pengawasan yang jelas, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri dan OPD terkait.

“Kepercayaan masyarakat terhadap OPD dan pegawai yang bekerja di dalamnya bisa menurun. Oleh karena itu, kebijakan ini harus segera dievaluasi dan diperhatikan secara maksimal,” pungkasnya. (srn/dez)

Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan

BERITA POPULER