TARAKAN – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Tamara Moriska, menegaskan bahwa perlindungan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus terus diperjuangkan.
Meskipun berbagai regulasi telah disahkan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Politisi Hanura ini mencontohkan salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Nunukan, di mana seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis yang sedang mengajukan permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kemarin itu saya ada mengawal kasus Disdukcapil, alhamdulillah sudah sampai diputuskan,” ujarnya di Tarakan, Kamis (13/3/2025).
Sebagai legislator yang telah menjabat selama dua periode di DPRD Kaltara, Tamara menegaskan bahwa pihaknya telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan ketat serta dukungan dari berbagai pihak.
“Faktanya masih banyak perempuan yang belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Tamara juga menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di bawah umur, termasuk kejadian terbaru yang berujung pada pencopotan jabatan seorang Kapolres Ngada.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan perempuan harus diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum.
“Saya akan terus menyuarakan isu perlindungan perempuan selama masih dalam kewenangan saya. Kita tidak boleh lengah, karena masih banyak perempuan yang membutuhkan perlindungan dan dukungan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai langkah perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Beberapa program telah dijalankan di daerah pemilihannya, seperti pelatihan wartawan bagi anak muda serta pelatihan public speaking dalam program Skill Update.
Dengan berbagai upaya tersebut, Tamara Moriska menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perlindungan perempuan di Kalimantan Utara. Ia berharap kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
