BERAU – Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan saja. Sektor kesehatan juga terkena imbasnya atas keputusan tersebut.
Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie mengakui bahwa penundaan tersebut memperpanjang proses formal pengangkatan tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan lulus seleksi.
Namun, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. “Kami tetap fokus menjaga kualitas layanan. Tenaga kesehatan yang sudah lolos tetap bekerja sebagaimana mestinya, meski mereka belum menerima SK atau belum dilantik secara resmi,” tegasnya.
Ia memastikan, hak-hak para tenaga medis tetap diberikan penuh. Gaji mereka tetap diproses melalui Dinkes, walaupun status kepegawaian mereka masih dalam tahap penantian.
“Kami tidak membiarkan mereka bekerja tanpa kejelasan hak. Data mereka sudah kami pegang, dan kami pastikan pembayaran tetap berjalan,” tambahnya.
Di sisi lain, Lamlay mengungkapkan bahwa Kabupaten Berau masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, terutama di wilayah pelosok. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kondisi ini menjadi tantangan besar, namun kami terus berupaya menutup kekurangan tersebut,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Dinkes Berau gencar mendorong rekrutmen tenaga kesehatan baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga medis yang sudah bertugas.
“Kami berharap langkah ini bisa menjaga semangat para tenaga kesehatan agar tetap memberikan pelayanan terbaik,” ujar Lamlay.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Lamlay memastikan bahwa Dinkes Berau berkomitmen menjaga layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Berau tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
